Peraturan Kapolri No. 24 tahun 2007 (BAB II)

BAB II
SMP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 3

SMP wajip diterapkan pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah di wilayah hukum Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Standar dan Penerapan
Pasal 4

Standar SMP maliputi :

1. penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMP;
2. Perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen pengamanan;
3. Penerapan kebijakan SMP secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran pengamanan;
4. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta malakukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
5. Peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan SMP secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan.
   

Pasal 5

1. Unsur-unsur yang terdapat dalam standar dan penerapan SMP pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, terdiri atas :
   a. Pemeliharaan dan pembangunan komitmen;
   b. Pemenuhan aspek peraturan perundang-undangan keamanan;
   c. Manajemen risiko pengamanan;
   d. Tujuan dan sasaran;
   e. Perencanaan dan program;
   f. Pelatihan, kepedulian, dan kompetensi pengamanan;
   g. Konsultasi, komunikasi dan partisipasi;
   h. Pengendalian dokumen dan catatan;
   i. Penanganan keadaan darurat;
   j. Pengendalian proses dan infrastruktur;
   k. Pemantauan dan pengukuran kinerja;
   l. Pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidak sesuaian;
   m. Pengumpulan dan penggunaan data;
   n. Audit;
   o. Tinjauan manajemen;
   p. Peningkatan berkelanjutan
2. Penjelasan mengenai standar dan penerapan SMP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

lanjut ke BAB III--->