Peraturan Kapolri No.24 tahun 2007 ( BAB I )

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Manajemen Pengamanan yang selanjutnya disingkat SMP adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan produktif.
2. Inustrial Security adalah segala upaya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap instansi, sumber daya, utility, material dan informasi rahasia industri dalam rangka mencegah terjadinya kerugian dan kerusakan.
3. Organisasi adalah suatu badan berbasis kemasyarakatan yang melakukan kegiatannya dengan tidak berorientasi pada aspek komersial, yang beroperasi diwilayah Republik Indonesia.
4. Perusahaan adalah suatu badan yang melakukan kegiatannya berorientasi komersial, yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.
5. Instansi/lembaga Pemerintah adalah organisasi pemerintah selain Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berorientasi pada fungsi pelayanan masyarakat, yang menyelenggarakan Satuan Pengamanan.
6. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut SATPAM adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.
7. Tempat kerja adalahsetiap ruangan atau lapangan, tertutup atau trbuka, bergerak atau tetap dimana kegiatan usaha dan fungsi pelayanan publik berlangsung serta terdapat sumber-sumber ancaman dan gangguan keamanan baik fisik maupun non fisik di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
8. Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan keamanan, kawal angkut uang/barang berhara, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, dan penyediaan satwa untuk pengamanan.
9. Audit adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu identitas dengan kriterianya dilakukan oleh auditor yang berkompeten dan independen dengan mendekatkan dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analisis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
10. Tim Audit adalah Tim yang dibentuk oleh POLRI yang bertugas melakukan audit akreditas terhadap BUJP dalam rangka penerbitan operasionalnya.
11. Badan Audit adalah suatu badan independen yang bertugas melakukan audit SMP untuk memastikan tingkat pencapaian, pemeliharaan, serta penerapan SMP di lingkungan organisasi, perusahaan, instansi/lembaga pemerintah.
12. Laporan audit adalah hasil audit yang dilakukan oleh Badan Audit yang berisi fakta yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit di tempat kerja sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat SMP.
13. Pembinaan SATPAM adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan untuk membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis SATPAM, untuk ikut serta secara aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan kerjanya dalam bentuk ketertiban dan keamanan swakarsa.
14. Surat izin Operasional adalah surat yang berisi keterangan bahwa pemegang surat diberi izin untuk melakukan kegiatan promosi, proses tender, melaksanakan kontrak kerja pengamanan, dan melakukan kegiatan sebagai perusahaan jasa di bidang pengamanan.
15. Wilayah Usaha adalah wilayah dimana badan usaha yang bersangkutan dibenarkan untuk melakukan kegiatan usaha yang didasarkan atas pembagian wilayah hukum polda.
16. Pelatihan adalah proses interaksi antara peserta pelatihan dengan pelatih untuk memperoleh kompetensi agar mampu berbuat dan terbiasa melakukan sesuatu kegiatan di bidang tertentu.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan , pembelajaran dan/atau pelatihan guna mencapai tujuan tertentu.
18. Inhouse Training adalah pelatihan yang dilaksanakan pengguna SATPAM pada bidang khusus sesuai dengan lingkup tugasnya.
19. Pelatihan Gada Pratama adalah pelatihan dasar SATPAM bagi anggota/calon anggota SATPAM yang belum pernah mengikuti pelatihan di bidang SATPAM.
20. Pelatihan Gada Madya adalah pelatiha SATPAM bagi anggota SATPAM yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan setingkat Kepala regu keatas (supervisor).
21. Pelatihan Gada Utama adalah pelatihan SATPAM bagi manajer/calon manajer/chief security atau bagi manajer yang bertanggung jawab terhadap bidang pengamanan.
22. Pelatihan/Kursus Spesialisasi adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk mendapatkan keahlian tertentu di bidang pengamanan.
23. Seragam SATPAM yang selanjutnya disingkat GAM SATPAMadalah pakaian yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan atribut tertentu sesuai aturan dari kepolisian sebagai pengawas dan pembina teknis SATPAM yang dipakai dan digunakan oleh anggota SATPAM serta telah mendapat pengakuan dari POLRI untuk dapat melaksanakan tugas sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas pada lingkungan kerjanya.
24. GAM SATPAM Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat GAM SATPAM PDH adalah GAM SATPAM yang dipakai dan digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari di lingkungan kerjanya, selain di kawasan khusus yang memerlukan kelengkapan seragam khusus.
25. GAM SATPAM Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat GAM SATPAM PDL adalah GAM SATPAM yang khusus digunakan pada area yang banyak berhubungan kegiatan di lapangan dan sejenisnya.
26. GAM SATPAM Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat GAM SATPAM PSH adalah GAM SATPAM yang dipakai dan digunakan untuk melaksanakan tugas harian di area kerjanya yang banyak berhungan dengan pelanggan, masyarakat umum serta petugas yang membidangi pangamanan non fisik, yang diberikan kepada petugas setingkat supervisor ke atas.
27. GAM SATPAM Pakaian Sipil Lapangan yang selanjutnya disingkat GAM SATPAM PSL adalah GAM SATPAM yang dipakai dan digunakan untuk melaksanakan tugas pengamanan event.
28. Atribut SATAM adalah segala bentuk tanda anggota SATPAM yang dapat menunjukkan kompetensi, kualifikasi dan identitas pangguna serta daerah tempat bertugas yang dipasang pada pakaian kerja.
29. Tanda Kewenangan adalah tanda tertentu yang dipakai oleh setiap anggota SATPAM sebagai tanda kompetensi pengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungannya.
30. Daerah Tugas adalah wilayah hukum dari satuan kewilayahan POLRI dimana lingkungan kerja atau pusat kegiatan (home base) dari anggota SATPAM tersebut berada.
31. Petunjuk Teknis (technical guide line) adalah penjabaran dari SMP yang di tandatangani oleh Pejabat POLRI setingkat Deputi atas nama Kapolri.

Pasal 2
Tujuan SMP

Tujuan dari SMP adalah menciptakan insure pengamanan di tempat kerja dengan melibatkan insure manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang secara professional terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan/atau bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

lanjut ke BAB II--->